sumber: boombastis.com

   Penulis 

Farrel Febrian 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

    Negara agraris merupakan negara yang memiliki keuntugan di sektor pertanian dan Indonesia termasuk salah satu di dalamnya, pengertian agraris sendiri merupakan keadaan dimana profesi suatu penduduk negara sebagian besar adalah bertani, sedangkan menurut KBBI agraris merupakan mengenai pertanian atau tanah pertanian; mengenai pertanian atau cara hidup petani; bersifat pertanian. Secara garis besar negara agraris merupakan negara yang mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber dayanya dan membantu dalam perokonomian.

    Indonesia sendiri sudah melakukan impor beras pada era pemerintahan orde lama atau tepatnya pada tahun 1984, padahal  saat itu Indonesia pernah mencapai swasembada pangan dan pada saat itu tingkat konsumsi nasional mencapa 25 juta Ton dan terdapat surplus mencapai hingga 2 juta Ton. dan pada tahun 1969 Indonesia melakukan impor beras sebanyak 603,2 ribu ton dikarenakan produksi beras dalam negeri saat itu hanya mencapai angka 12,2 juta Ton.

    Sepanjang tahun 2018-2019 negara kita masih mengimpor beras dari negara lain. Diantaranya paling banyak ialah Vietnam dan Thailand, tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 767 180,9 Ton dari Vietnam, 795 600,1 Ton dari Thailand pada tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 yaitu 33 133,1 Ton dari Vietnam dan 53 278,0 Ton dari thailand, terakhir kali Indonesia mengalami impor besar-besaran yaitu pada tahun 2011-2011, tercatat pada saat itu negara melakukan impor sebanyak 1 77 480,6 Ton dan 1 084 782,8 Ton yang di impor dari Vietnam. Hal ini tentu jelas akan menarik masyarakat untuk membeli beras impor ketimbang beras selain  harganya yang relatif lebih murah kualitas berasnya pun tidak kalah saing dengan beras lokal, oleh sebab itu hal seperti wajib dihindari sehingga petani lokal tidak kesusahan dalam menjual hasil panen beras mereka. Menurut Badan Pusat Statistik, potensi beras yang dimiliki Indonesia sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton atau naik sebanyak 26,84 % dari periode yang sama di tahun lalu yang hanya mencapai 11,46 juta ton. 

    Dampak dari impor beras memiliki keuntugan sekaligus kerugian, dimana kita dapat menyimpan stock cadangan beras akan tetapi tentu akan menganggu kestabilan harga beras para petani. Dilansir dari detikfinance.com bahwasanya sebanyak 106.000 ton beras impor yang ada di gudang Bulog turun mutu/kualitas, menurut Direktur utama Bulog Budi Waseso beras yang mengalami penurunan mutu merupakan cadangan beras pemerintahan (CBP), menurutnya hal itu merupakan hal yang wajar karena cukup lama di simpan dan harus melalui proses perawatan, Bulog masih bisa mempertahankan beras tersebut dan nasibnya akan ditentukan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) bersama pemerintah.

    Berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017, HET beras medium untuk wilayah jawa, lampung, sumatera selatan, bali, Nusa tenggara barat, dan sulawesi adalah sebesar Rp. 9.450/kg dan untuk wilayah sumatera selain sumatera selatan, nusa tenggara timur, dan kalimantan, HET beras medium mencapai Rp. 9.950/kg. Kemudian untuk wilayah maluku dan papua HET beras mencapai Rp.10.250/kg.akan tetapi beberapa waktu lalu ditemukan harga beras impor dari vietnam sebesar Rp.9.000/kg hal ini apabila dilakukan secara masif tentu akan membuat jatuh harga beras petani lokal, tentunya hal ini harus jelas dihindari mengingat beras impor yang terakhir kali dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi massal pada tahun 2018.

    Apabila hal ini terus dibiarkan maka kemungkinan yang terjadi ialah para petani lokal mengalami kerugian yang sigifikan mengingat harga beras impor lebih murah, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik itu tingkat daerah atau pusat diantaranya: 1) melakukan festival panen raya, 2) membatasi penjualan beras impor di beberapa daerah pengahasil beras, 3) mengurangi volume impor beras dan 4) pelatihan terhadap petani lokal untuk menghasilkan beras yang jauh lebih baik dari beras impor. Selain itu para petani lokal juga berurusan dengan para mafia-mafia beras atau tengkulak yang ada di pasar untuk menjual beras mereka, oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat turun tangan untuk membantu petani lokal agar beras  mereka tidak kalah saing dengan beras impor atau para tengkulak di pasar.

    Menurut Direktur Utama BULOG bapak Budi Waseso (BUWAS) bahwasanya rencana Pemerintah untuk melakukan Impor pada tahun 2021 masih berpotensi dibatalkan, beliau memperkirakan bahwasnya BULOG mampu menyerap beras sebanyak 390.800 Ton untuk Cadangan Beras Pemerintah dari panen raya, dan saat ini terdapat stok beras mencapai 883 ribu Ton dengan rincian CBP sebanyak 859 ribu Ton dan komersial 23 ribu Ton imbuhnya. Maka dengan demikian jumlah sebanyak sudah cukup untuk memenuhi cadangan beras CBP sehingga tidak perlu dilakukan impor beras. 

sumber : www.hukumonline.com

 


Penulis

Anggota KSEI SEDIC SUPEL UINSA

NADZI FAITUN NUR KHOIRIYAH & YUNZIL AENUL ISMI

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


    Wakaf dalam bahasa arab disebut dengan waqafa. Kata waqafa memiliki berbagai arti yakni dapat diartikan bukan hanya satu kata namun juga beberapa kata seperti menahan, berhenti, diam ditempat atau tetap berdiri. Wakaf adalah menghibahkan atau memberikan harta tersebut untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, atau kepada kerabat sendiri yang dilakukan secara cuma-cuma atas dasar kelebihan harta atau ingin mempergunakan harta dijalan Allah dengan misi untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah masyarakat.

    Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Dari wakaf, dapat menyelamatkan dan membantu perekonomian masyarakat hingga kesejahteraan menuju taraf hidup yang lebih baik bisa tercapai. Di negara-negara timur sudah banyak yang menggunakan wakaf sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi khususnya dalam hal kemiskinan. Wakaf menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengatasi masalah kemiskinan, dimasa reformasi dunia wakaf belum begitu pesat perkembanganya baik dalam jenis, pengembangan, dan mekanisme yang dilakukan. Harta wakaf yang sering dihibahkan berupa tanah atau benda yang tidak bergerak yang kemudian digunakan untuk kepentingan sosial namun dengan berjalanya waktu, wakaf mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup pesat sehingga dapat membantu pembanguan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 mengenai pengelolaan wakaf di Indonesia.

    Sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 mengenai wakaf, wakaf dibagi menjadi dua macam yaitu wakaf tanah dan juga wakaf tunai. Pemanfaatan kedua wakaf tersebut digunakan untuk infrastruktur sosial dan juga kesejahteraan ekonomi. Pemanfaatan wakaf untuk kesejahteaan ekonomi dapat dikelola dan dikembangkan lebih produktif lagi sehingga dapat menghasilkan suatu hasil dan berdampak baik dalam masyarakat itu sendiri. Pengelolaan wakaf diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, ulama dan masyarakat.

    Dimasa sekarang ini perlu adanya sosialisasi mengenai perkembangan wakaf, karena sebenarnya wakaf bukan hanya wakaf tanah saja. Namun dimasa sekarang ini terciptalah wakaf yang produktif yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya wakaf tunai dari wakaf tunai ini berpotensi menciptakan investasi dalam bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tak kalah penting adanya wakaf produktif memiliki peluang terciptanya kemajuan perekonomian, pemanfatan wakaf dilaksanakan dengan konsumtif dan juga produktif. Pemanfataan konsumtif dalam pemanfataan sarana ibadah dan pendidikan sedangkan wakaf Produktif yang dihasilkan yaitu dengan pemanfatan dalam sektor pertanian, saham, real estate, dan perkebunan dari pengelolaan wakaf produktif ini dapat menciptakan adanya kesejahteraan masyarakat. Atau banyak tanah yang terbengkalai yang tidak terurus oleh sang pemilik jika tanah tersebut diwakafkan maka tanah tersebut akan memiliki nilai dan menjadi wakaf produktif.

    Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf semakin berinovasi dan menciptakan sebuah terobosan baru yang bertujuan untuk mempermudah seorang pemberi wakaf atau wakif seperti adanya wakaf online. Wakaf online merupakan salah satu contoh pengembangan dari wakaf dengan mengikuti alur kemajuan masa yang memanfaatkan kecanggihan teknologi. Wakaf online bisa dilakukan oleh setiap orang yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya hanya dengan memanfaatkan sebuat smartphone atau gadget tanpa harus mengunjungi lembaga Wakaf (ZISWAF).

    Adanya wakaf online dalam menciptakan kesejahteraan Masyarakat ditengah pandemi sangatlah menguntungkan karena dapat membantu meringankan aktivitas manusia khususnya dalam dunia perwakafan.

 

Sumber : www.jaringanprima.co.id

Penulis

SINDY MARCHELIA PUTRI  & ULLY AMALIYAH BUTAR BUTAR 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Pandemi global Covid-19 sudah berselang selama satu tahun, dan mengharuskan kita hidup berdampingan dengan virus ini. Kita dituntut untuk mengubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan baru atau yang dikenal dengan “New Normal”. New normal merupakan kebiasaan baru terhadap perilaku untuk beradaptasi dalam mengimplementasikan budaya hidup sehat. Kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa tetapi harus mengikuti protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, menggunakan masker saat berada diluar rumah, serta rutin mencuci tangan. Dengan diterapkannya protokol kesehatan, masyarakat akan lebih mengutamakan kesehatan dalam melakukan berbagai aktivitas, terutama saat berada di tempat umum.

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari masyarakat tidak lepas dari aktivitas bertransaksi terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disaat pandemi seperti ini banyak masyarakat yang sudah beralih menggunakan transaksi non tunai dan mulai memanfaatkan digital payment. Penggunaan digital payment yang semakin marak ini didorong dengan peningkatan transaksi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan berbelanja di e-commerce. Dikutip dari pernyataan CEO LinkAja pada laman Ipotnews, Haryati Lawidjaja Menuturkan bahwa “Menurutnya masa pandemi COVID-19 ini menjadi blessing bagi digital payment. Dikatakannya bahwa saat ini tren penggunaan e-commerce dan digital banking melesat demi kemudahan transaksi dan keamanan diri”. Penggunaan digital payment yang meningkat berdampak pada penurunan penggunaan transaksi tunai dimasyarakat. Hal ini berdampak baik karena transaksi nontunai dapat menghindari kontak fisik, mengingat pembayaran dengan uang tunai menjadi salah satu jalur penghantar penyebaran Covid-19. Selain lebih aman, transaksi nontunai juga sangat praktis. Salah satu penyedia digital payment yaitu Shopeepay telah menyediakan layanan transaksi nontunai di ribuan merchant offline yang tersebar di Indonesia. Tidak hanya Shopeepay tetapi beberapa penyedia digital payment seperti OVO, Dana, link Aja dan digital payment lainnya telah menyediakan layanan yang serupa. Hal ini menndakan bahwa saat ini tren penggunaan digital payment akan menjadi habit baru dimasyarakat dan akan merubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi.

Di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, penggunaan uang elektronik atau digital payment mengalami kemajuan yang cukup meningkat apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya. Artinya, kondisi tersebut memungkinkan adanya penerapan Cashless Society di Indonesia secara perlahan. Cashless society sendiri merupakan kondisi dimana sistem jual beli tidak menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan uang elektronik atau yang biasa disebut dengan dompet elektronik. Tanpa kita sadari bahwasannya penerapan cashless society ini telah diterapkan namun kurang dirasakan efeknya karena masih banyakanya kekurangan dalam system digital payment di Indonesia. Mulai dari banyaknya pihak – pihak yang telah menggunakan dompet elektronik sebagai pembayaran seperti adanya DANA, LINK AJA, Mobile Banking, dll. Dengan adanya trend yang seperti ini Bank Indonesia memiliki suatu inovasi yang mempermudah dalam sistem pembayaran itu sendiri, yakni adanya Quick Response Code Indonesian Standart atau bisa disingkat dengan QRIS

QRIS ini merupakan standarisasi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk efisiensi, menurut wawancara Filianingsih di Jakarta “Bank Indonesia mengatur QR Standary guna untuk memberikan efisiensi kepada masyarakat indonesia, karena pihak bank Indonesia tidak mau ada infrastruktur yang mahal, oleh karena itulah QRIS diinisiasi”. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa QR Code yang diinovasikan tersebut untuk semua tatanan masyarakat tanpa terkecuali, bahkan bagi pedagang kecil pun tidak perlu menggunakan investasi atau modal yang besar, bahkan dengan adanya QRIS ini dapat memperluas jangkauan. Oleh karena itu, pada era new normal ini QRIS dapat dijadikan solusi dan inovasi dalam digital payment menuju cashless society di Indonesia.

Memasuki fase new normal pertumbuhan pengguna transaksi keuangan secara digital semakin meningkat, metode pembayaran yang dilakukan secara non tunai dapat menjadi cara yang aman saat bertransaksi sehari-hari disaat pandemi seperti ini. Ditinjau dari pernyataan WHO dalam kondisi yang seperti ini baiknya melakukan langkah Preventif yaitu menggunakan transaksi secara nontunai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk transaksi nontunai yang saat ini banyak digunakan adalah metode QR Code (Quick Response Code) yang memiliki banyak sisi positif. Metode tersebut lebih praktis dan efesien, konsumen hanya perlu meminda kode QR melalui software digital payment guna menyelesaikan transaksi. Awalnya QR Code ini bersifat khusus, hanya beberapa merchants dan penyedia digital payment yang telah memiliki layanan QR Code dan bekerjasama saja yang menyediakan fasilitas digital payment dengan QR Code. Hal tersebut menyebabkan terjadi penguasaan oleh penyedia fasilitas QR Code yang sudah bekerjasama dilokasi tertentu. Contohnya saja kawasan Mall yang bekerjasama dengan Lippo Group mewajibkan pembayaran parkir menggunakan OVO, Selain itu Pembayaran Go-Pay hanya bisa dilakukan pada merchant yang telah terdaftar pada merchant GoFood. Jika seperti ini maka konsumen harus memiliki aplikasi pembayaran online yang banyak karena sistem pembayaran online dan masinng-masing merchant memiliki QR Code masing-masing. Biasanya konsumen memiliki lebh dari satu aplikasi pembayaran online karena beberapa merchant dan penyedia digital payment akan memberikan diskon jika melakukan transaksi dengan aplikasi mereka. Untuk memudahkan para konsumen dan juga pelaku usaha Bank Indonesia melakukan standarisasi dengan melncurkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan standar internasional EMV Co, yang sudah digunakan dibeberapa negara seperti Korea Selatan, Singapura, Malaysia dan Thailand. QRIS diluncurkan agar proses transaksi lebih mudah, cepat, dan aman, karena QRIS memiliki karakteristik yakni Universal, Gampang, Untung, dan Langsung. Selain itu, Dengan QRIS konsumen tidak akan pusing dengan berbagai macam QR Code, melalui QRIS dapat menjangkau semua software digital payment dari berbagai penyedia digital payment dapat digunakan diberbagai merchant berlogo QRIS walapupun pihak yang bersangkutan berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat.  Sedangkan apabila para pelaku usaha (merchant) tidak perlu megeluarkan biaya yang mahal dan tidak perlu menyediakan QR Code yang banyak, cukup dengan membuka account pada pihak penyelenggara QRIS yang telah mendapatkan legalitas dari BI, setelah itu pelaku usaha dapat mulai menggunakan digital payment dari masyarakat melalui perngoprasian QR dari berbagai aplikasi digital payment yang dimiliki. Penerapan QRIS sudah dilakukan sejak 1 Januari 2020 tetapi telah dibuat dan dirancang sejak 17 Agustus 2019 oleh Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Berdasarkan penjelasan dari Kepala Departemen Pembayaran BI bahwasannya dari tanggal 15 Januari 2020 telah terjadi pembaharuan dengan meningkatnya jumlah merchant yang telah mencapai 2 juta merchant melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS. Selain itu, berdasarkan penjelasan oleh beberapa pihak terkait seperti penjual, pemilik usaha, dan juga UMKM bahwasannya dengan adanya QRIS ini dapat mempermudah mereka untuk mengelola transaksi penjualan mereka, karena transaksi penjualan yang dilakukan sudah tercatat dalam digital sehingga memudahkan penjual itu sendiri. Selain itu, dari sisi konsumen banyak orang berpendapat bahwa adanya QRIS ini juga memudahkan mereka dalam mengelola keuangan yang akan dikeluarkan, karena sudah terekam secara digital. Selain itu, ditinjau dari kondisi pandemi menuju kenormalan baru saat ini, yang mewajibkan segala bentuk kegiatan dilakukan melalui online. Selain itu, untuk meminimalisir adanya kontak langsung sehingga mencegah persebaran virus yang terjadi saat ini. Untuk itu QRIS hadir sebagai inovasi baru dalam digital payment dalam era kenormalan baru saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin bertumbuh cepat saat ini secara tidak langsung pasti berdampak pada tatanan ekonomi. Salah satu dampak yang dirasakan adalah adanya cashless society, cashless society ini tumbuh karena banyaknya masyarakat yang mulai meninggalkan segala bentuk transaksi secara tunai dan mulai beralih menggunakan teknologi. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan penerapan casheless society antara lain secara tidak langsung kita memulai hidup lebih higienis karena uang tunai merupakan suatu barang yang memudahkan bakteri berpindah tempat, mudah dibawa kemana saja artinya dengan adanya cashless society ini kita cukup menggunakan aplikasi atau teknologi yang yang tidak membutuhkan banyak tempat seperti memakai mobile banking, uang elektronik dll. Tentunya dengan adanya cashless society ini memudahkan segala bentuk transaksi menjadi lebih terkontrol karena semua transaksi yang dilakukan tercatat secara digital.

Untuk itu, QRIS merupakan salah satu teknologi yang mulai berkembang pada saat ini yang dapat dijadikan sebagai alternatif alat transaksi yang digunakan untuk memudahkan segala jenis transaksi untuk mendungkung cashless society di era new normal

Diberdayakan oleh Blogger.